Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak hukum, somasi atau surat peringatan hukum semakin sering digunakan sebagai senjata awal dalam menyelesaikan sengketa. Namun, tidak sedikit pihak — baik perorangan maupun badan usaha — yang masih keliru menanggapi somasi, bahkan panik seolah-olah telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Padahal, somasi bukan vonis.
Somasi adalah teguran resmi yang justru membuka ruang penyelesaian damai sebelum perkara masuk ke meja hijau. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat — terutama yang bergerak dalam dunia usaha atau yang sedang menghadapi persoalan hukum — untuk memahami dengan benar apa itu somasi dan bagaimana menyikapinya secara bijak.
Somasi: Teguran Bukan Vonis
Secara yuridis, somasi diakui dalam hukum perdata Indonesia sebagai salah satu bentuk negotiated warning yang dapat mendahului gugatan. Ini adalah bentuk pemberitahuan bahwa seseorang merasa haknya dilanggar dan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menyelesaikannya tanpa harus berperkara.
Namun, sering kali somasi menimbulkan kekhawatiran berlebihan. Klien saya pernah mengatakan, “Apakah saya akan langsung disita atau dipenjara?” Jawabannya tentu tidak. Somasi bukanlah tindakan eksekusi, melainkan pintu negosiasi.
Langkah-Langkah Strategis Menyikapi Somasi
Bagi pihak yang menerima somasi, baik sebagai pribadi, pelaku usaha, maupun badan hukum, berikut adalah langkah-langkah yang secara strategis perlu diambil:
- Teliti dan Cermati Isi Somasi: Jangan buru-buru bereaksi atau melibatkan emosi. Baca dengan saksama siapa pengirimnya, apa isi tuntutannya, dasar hukumnya, dan apakah terdapat tenggat waktu tertentu. Ini akan menentukan respons hukum yang proporsional.
- Inventarisasi Fakta dan Bukti: Segera lakukan verifikasi terhadap tuduhan yang dilayangkan. Apakah benar terjadi pelanggaran? Apakah ada dokumen yang justru membuktikan sebaliknya? Ketelitian dalam tahap ini sangat menentukan posisi tawar.
- Ambil Sikap (Klarifikasi atau Bantahan?): Jika ada kekeliruan yang dapat dikoreksi, maka pilihan damai dapat diambil. Namun jika isi somasi tidak berdasar, maka hak untuk membantah atau bahkan mengirim somasi balik sangat terbuka.
- Susun Tanggapan Secara Profesional: Tanggapan terhadap somasi harus dibuat secara tertulis, dengan bahasa yang tegas, argumentatif, dan disertai dasar hukum yang sah. Ini bukan ajang debat, melainkan dokumen resmi yang dapat digunakan dalam proses selanjutnya.
- Patuhi Batas Waktu: Dalam praktik, banyak pihak mengabaikan tenggat waktu yang ditetapkan dalam somasi. Ini bisa dianggap sebagai sikap tidak kooperatif. Maka, pastikan respons dikirim sebelum waktu habis, bahkan idealnya lebih awal.
- Bersiap Jika Berlanjut ke Pengadilan: Bila somasi tidak menyelesaikan masalah, maka gugatan dapat diajukan. Namun pihak yang telah menyusun dan mengirim tanggapan somasi dengan benar akan lebih siap menghadapi proses litigasi.
Bijak dan Profesional Adalah Kuncinya
Somasi adalah bagian dari dinamika hukum modern yang mengedepankan penyelesaian tanpa pengadilan. Namun, respons yang salah justru bisa memperburuk posisi hukum seseorang. Oleh karena itu, tanggapan yang bijak, berbasis fakta dan hukum, serta disampaikan tepat waktu adalah kunci utama.
Sebagai advokat, saya mendorong masyarakat untuk tidak panik, namun juga tidak mengabaikan somasi. Ini adalah momen untuk menunjukkan bahwa kita paham hak-hak hukum kita, dan mampu menyikapi setiap persoalan dengan kepala dingin dan strategi yang tepat.